Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

SDN Gentan 02. Rabu, 1 Oktober 2014 merupakan hari bersejaran bagi bangsa Indonesia. Berikut Sejarah tentang kesaktian pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai peranan penting dalam menentukan arah dan tujuan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang tepampang dalam lambang negara kita sebenarnya mempunyai arti yang sangat penting dalam mewujudkan Persatuan dan Kesatuan. Pemikiran-pemikiran mengenai Pancasila tersebut salah satunya adalah Ir. Soekarno sebagai Presiden pertama Republik indonesia.

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno dalam pidatonya di sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau yang dikenal dengan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang beranggotakan 60 orang mengeluarkan gagasan Pancasila sebagai sebuah Dasar Negara yang merdeka. Bahwa panca artinya lima, dan sila adalah azas/dasar, pancasila berarti lima azas/dasar. Pancasila yang dimaksud oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya tersebut adalah :

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Ir. Soekarno, dalam sidang tersebut juga mengatakan “jika saudara-saudara tidak menyukai angka lima, maka Pancasila akan saya peras menjadi Trisila”, yaitu :

1. Sosio Nasionalisme
2. Sosio Demokrasi
3. Ketuhanan

Sosio nasionalisme berarti kebangsaan dan perikemanusiaan atau internasionalisme, sosio demokrasi berarti demokrasi dalam wilayah politik dan demokrasi dalam wilayah ekonomi, ketuhanan itu sendiri adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu Ir. Soekarno juga mengatakan, “jika saudara-saudara tidak menyukai Trisila, maka akan saya peras lagi menjadi Ekasila”, yaitu :

“Gotong royong” adalah intisari dari pancasila, karena dalam goyong royong terdapat keabadian, yaitu dinamika yang konstruktif.

Setelah melalui proses persidangan yang dinamis selama tiga hari, akhirnya seluruh peserta sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 60 orang tersebut menyepakati Pancasila yang digagas oleh Ir. Soekarno sebagai sebuah Dasar Negara pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang meyepakati bahwa Pancasila adalah sebuah dasar dari berdirinya Negara Indonesia, 77 hari kemudian, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dan mendirikan sebuah negara merdeka yang sekarang kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu hari pasca revolusi 17 Agustus 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 redaksional sila persila dalam pancasila didewasakan menjadi:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kesaktian Pancasila Terhadap PKI

“Pada tanggal 30 September 1965, adalah awal dari Gerakan 30 September (G30SPKI). Pemberontakan ini merupakan wujud usaha mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. Hari itu, enam Jendral dan berberapa orang lainnya dibunuh sebagai upaya kudeta. Namun berkat kesadaran untuk mempertahankan Pancasila maka upaya tersebut mengalami kegagalan. Maka 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September G30S-PKI dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila, memperingati bahwa dasar Indonesia, Pancasila, adalah sakti, tak tergantikan.”

Asal muasal kejadian ini disebabkan karena usaha PKI untuk membentuk “Angkatan Kelima” beranggotakan petani dan para buruh yang bermaksud untuk menentang Federasi Malaysia. namun Gagasan ini ditentang keras oleh AD. Untuk memperkuat gagasannya, PKI mulai meniupkan adanya dewan jenderal. PKI mengklaim menemukan “dokumen Gilchrist” yang antara lain di dalamnya terdapat kalimat : “ …masa depan kerja sama dengan teman-teman kita di AD” . Kata “teman-teman kita di AD” diterjemahkan PKI sebagai adanya dewan jenderal. Gilchrist adalah nama duta besar Inggris di Indonesia. Kegaduhan ini berlangsung dengan Presiden Sukarno berada di pusat. Saat presiden sakit keras, maka, situasi menjadi sangat matang, dan meletuslah peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September itu. Jenderal Suharto mengatakan bahwa gerakan ini adalah sebuah usaha kudeta untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah, dan pasti didalangi oleh PKI, maka pada tanggal 12 Maret 1966, dengan SUPERSEMAR, Jenderal Suharto membubarkan PKI dan menyatakan bahwa PKI dan seluruh organisasi lain yang terkait dengannya dinyatakan terlarang, termasuk ajaran-ajaran komunisme/marxisme, dan Leninisme. Hal ini diperkuat dengan TAP No XVIII/MPRS/1966.

Politik

Dalam pemilihan kepala daerah di RUU Pilkada saat ini, suara rakyat diwakilkan dengan DPRD. Lalu apa benar Pilkada tak langsung paling pas dengan Pancasila?

Ahli hukum tata negara Unpad, Susi Dwi Haryani mengatakan, apa yang disampaikan kubu koalisi merah putih mulai dari Pilkada tak langsung paling sesuai dengan Pancasila, hingga paling hemat uang hanya alasan yang dibuat-buat saja. Susi memberi contoh, permusyawaratan perwakilan ini juga pada ujung-ujungnya akan dilakukan voting, seperti pada pengesahan RUU Pilkada lalu. Misalnya voting saja sudah bukan bermusyawarah. Jadi penafsiran sila ke-4 dari Pancasila itu jangan diartikan secara sempit. Dan nantinya bila UU Pilkada diberlakukan, toh kepala daerah akan dipilih lewat voting DPRD, bukan musyawarah.

Di sisi lain, hasil evaluasi pemilihan kepala daerah langsung sejak 2005 menunjukan sejumlah dampak negatif. Diantaranya:

1. Tingginya biaya politik, yang memunculkan ‘barrier to entry’ (penghalang) dari calon berkualitas tapi berbiaya cekak yang akan menghemat anggaran negara sekitar 50 triliun dalam 5 tahun.
2. Lalu,akan munculnya politik balas budi dari calon yang menang dengan mengarahkan program bantuan sosial hanya kepada kantong-kantong desa yang memilihnya.
3. Pilkada langsung juga akan memotivasi kepala daerah untuk mendapat “uang kembalian”  sehingga ada 292 kepala daerah yang terpilih secara langsung terjerat persoalan hukum.
4. Masalah lainnya, pilkada langsung juga meningkatkan eskalasi konflik horizontal dan memunculkan sejumlah ketidakpastian karena berlarut-larut dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi yang sampai beberapa waktu lalu menimbulkan skandal tersendiri.
5. Masalah koordinasi antarkepala daerah juga bermasalah. Kepala daerah hasil pilkada langsung, banyak yang tidak patuh terhadap gubernur selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat.

Untuk Itu SDN Gentan 02 mempringati hari kesaktian pancasila dengan mengadakan upacara Bendera.

Artikel Terkait